Holding BUMD Masih Dibahas Intensif oleh Komisi 3 DPRD Jabar

JAWA BARAT – Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Faisyal Hermawan menyampaikan bahwa pembahasan rencana pembentukan Holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat masih berlangsung secara intensif. Komisi yang membidangi keuangan dan pendapatan daerah ini terus mendalami konsep tersebut sebagai salah satu upaya strategis untuk memperbaiki kinerja BUMD di Jawa Barat.

“Pembentukan Holding BUMD masih dalam pembahasan intensif di Komisi 3. Kami melihat konsep ini sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, memangkas biaya operasional yang tumpang tindih, serta memperkuat tata kelola perusahaan daerah secara keseluruhan,” kata Ahmad Faisyal Hermawan saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, dengan model holding, berbagai BUMD yang saat ini beroperasi secara terpisah dapat lebih terkoordinasi, baik dalam hal pengelolaan sumber daya, investasi, maupun pengembangan bisnis. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.

Meski demikian, Komisi 3 menegaskan sikap hati-hati dalam membahas wacana ini. Ahmad Faisyal Hermawan menambahkan bahwa pihaknya tetap waspada agar pembentukan holding tidak justru menimbulkan monopoli internal yang bisa merugikan persaingan usaha sehat maupun masyarakat. Selain itu, aspek akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik (good corporate governance) menjadi perhatian utama agar holding BUMD nantinya tidak lepas dari pengawasan DPRD dan masyarakat.

“Studi mendalam sedang kami lakukan bersama tim ahli dan pemangku kepentingan terkait. Kami ingin memastikan bahwa jika holding ini dibentuk, benar-benar memberikan manfaat optimal bagi daerah tanpa menimbulkan risiko baru,” tegasnya.

Pembahasan ini juga terkait dengan upaya Komisi 3 dalam mendorong reformasi keuangan daerah, termasuk peningkatan PAD dan optimalisasi aset-aset daerah melalui BUMD. Komisi berencana akan terus menggelar rapat-rapat dengar pendapat dengan manajemen BUMD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menyempurnakan konsep holding sebelum dibawa ke tahap lebih lanjut. (HB-3)