Kesaksian Palsu Bukan Perkara Sepele: Sumpah di Hadapan Hakim Bukan Panggung Untuk Memutarbalikkan Kebenaran
OPINI – Integritas saksi adalah fondasi persidangan. Ketika keterangan palsu dibiarkan, keadilan bisa menjadi korban. Aparat penegak hukum tidak boleh menutup mata terhadap dugaan kesaksian yang menyesatkan.
Persidangan seharusnya menjadi ruang untuk menemukan kebenaran, bukan panggung untuk memainkan kata-kata, merekayasa cerita, atau memutarbalikkan fakta demi kepentingan tertentu.
Sumpah di hadapan hakim bukanlah formalitas seremonial, melainkan komitmen moral dan hukum bahwa setiap keterangan harus berlandaskan kebenaran.
Jika sumpah dipermainkan, maka yang terancam bukan hanya nama baik para pihak, tetapi juga integritas proses peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
Keterangan palsu dapat menyesatkan pembuktian dan memengaruhi putusan hakim. Karena itu, kesaksian yang tidak jujur tidak boleh dianggap remeh.
Pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana sumpah atau keterangan palsu. Namun, tidak setiap perbedaan keterangan otomatis menjadi tindak pidana.
Harus ada pemeriksaan terhadap isi kesaksian, unsur kesengajaan, konteks perkara, serta bukti yang mendukung dugaan bahwa keterangan tersebut memang palsu.
Dugaan kesaksian palsu tidak boleh diselesaikan dengan prasangka, tetapi juga tidak boleh diabaikan ketika terdapat bukti yang layak diperiksa.
Hukum tidak boleh tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang pandai menyusun cerita.
Pihak yang merasa dirugikan berhak menempuh langkah hukum, termasuk menyampaikan keberatan dan melaporkan dugaan tindak pidana apabila terdapat dasar serta bukti yang memadai.
Namun, laporan semata tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah. Setiap dugaan harus diuji melalui proses hukum yang adil.
Di sinilah integritas aparat penegak hukum diuji. Penyidik, penuntut umum, dan hakim harus bekerja profesional, objektif, serta bebas dari keberpihakan.
Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, kedekatan, kekuatan ekonomi, ataupun pengaruh politik.Setiap ucapan memiliki konsekuensi.
Dari sisi moral, seseorang bertanggung jawab atas kebenaran perkataannya sesuai keyakinan. Dari sisi hukum, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana.
Kebebasan memberikan keterangan bukanlah kebebasan untuk berbohong. Hak menjadi saksi tidak boleh dijadikan tameng untuk merusak reputasi orang lain atau menggiring proses peradilan menuju putusan yang tidak mencerminkan fakta.
Negara tidak cukup hanya memiliki aturan dan ancaman pidana. Penegakan hukum harus nyata dalam tindakan yang profesional, terukur, dan tidak diskriminatif.
Membiarkan dugaan pelanggaran tanpa pemeriksaan berisiko menumbuhkan anggapan bahwa sumpah hanyalah formalitas. Sebaliknya, menindak tanpa bukti juga bentuk ketidakadilan.
Pesannya jelas: siapa pun yang bersaksi di pengadilan wajib menghormati kebenaran dan hukum. Tidak ada pihak yang kebal, tetapi tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan.
Keadilan tidak boleh dibangun di atas kebohongan. Sumpah bukan alat untuk memenangkan perkara, dan pengadilan bukan tempat untuk mempertontonkan kepandaian memutarbalikkan fakta. Ketika kebenaran dipermainkan, yang terancam adalah martabat hukum itu sendiri.
Penulis : Taslim Pua Gading, S.H., M.H. (Advokat dan Konsultan Hukum dan Kordinator Forum Analisa Hukum dan Kebijakan Hukum).



Post Comment